SPANDAK POST, Way Kanan – Penegasan pemerintah mengenai stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di daerah.Kelangkaan pasokan ini tidak hanya menjadi persoalan lokal, melainkan telah meluas dan melanda berbagai wilayah di Kabupaten Way Kanan.
Di Kecamatan Rebang Tangkas dan sejumlah wilayah Way Kanan lainnya, rantai distribusi yang tersumbat memaksa warga lokal membeli BBM dengan harga yang jauh melampaui tarif resmi nasional.
Berdasarkan pantauan pada Sabtu, (13/6/2026) kondisi masyarakat saat ini memprihatinkan akibat kelangkaan Pertalite yang seolah hilang dari peredaran.
Warga harus menghadapi kenyataan pahit berupa antrean panjang di SPBU yang kerap berakhir sia-sia dengan narasi stok kosong atau kuota habis.
Dampaknya, para pengendara motor, tukang ojek, hingga petani tidak memiliki pilihan lain selain beralih menggunakan Pertamax demi menjaga mobilitas mereka.
Keterpaksaan ini memicu efek domino di tingkat pedagang eceran yang kini menjual Pertamax dengan harga melambung drastis hingga menyentuh angka Rp21.000 per liter.
Situasi lapangan ini dikonfirmasi langsung oleh perwakilan jurnalis yang menerima banyak keluhan dari masyarakat bawah.
“Secara regulasi, pemerintah memang tidak menaikkan harga BBM. Namun secara riil, beban ekonomi rakyat melonjak secara senyap melalui fenomena kenaikan harga tidak langsung. Kelangkaan stok di lapangan secara paksa telah menggeser konsumsi masyarakat miskin ke BBM non-subsidi dengan harga eceran yang mencekik leher,” ujar Ketua DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Way Kanan, Hermansyah saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (13/6/2026)
Pihaknya menilai situasi ini melahirkan sebuah paradoks di mana anggaran subsidi yang digelontorkan dalam jumlah fantastis justru menguap di jalur distribusi, sementara rakyat kecil tetap menjadi pihak yang paling terjepit.
Dugaan adanya praktik mafia BBM pun mencuat seiring dengan mandulnya fungsi pengawasan dari instansi terkait seperti Satgas Migas, Pertamina, dan Polres Way Kanan.
Menyikapi kondisi tersebut, DPC PJS Way Kanan secara tegas mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret.
“Perlu ada transparansi data mengenai kuota dan penyaluran Pertalite khusus untuk wilayah Rebang Tangkas agar masyarakat tahu apakah kelangkaan ini murni karena keterbatasan kuota atau adanya kebocoran distribusi. Selain itu, Satgas Migas bersama aparat kepolisian harus melakukan inspeksi mendadak secara berkala ke tingkat pengecer yang menetapkan harga di luar batas kewajaran,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Rebang Tangkas masih menunggu tindakan nyata dari pihak Pertamina untuk memprioritaskan pasokan ke SPBU wilayah pinggiran dan memberikan sanksi hukum yang berat tanpa tebang pilih kepada oknum yang terbukti menyalahgunakan alokasi BBM bersubsidi.
Warga tidak membutuhkan retorika, melainkan kepastian bahwa Pertalite selalu tersedia di SPBU dengan harga resmi nasional.