BLAMBANGAN UMPU — Perwajahan Blambangan Umpu sebagai ibu kota Kabupaten Way Kanan dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kendati menyimpan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah, pusat pemerintahan tersebut dianggap belum menunjukkan ritme perkembangan infrastruktur yang mencerminkan wajah perkotaan modern.
Hal tersebut disoroti oleh Pengamat Pembangunan sekaligus Koordinator LSM Komite Anti Korupsi (KoAK) Way Kanan, Azwari, saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) di Jalan Raden Jambat, Blambangan Umpu, pada Jumat (31/7/2026) siang.
Dalam perbincangan tersebut, Azwari menilai ritme perwajahan ibu kota Way Kanan saat ini terasa begitu tenang, hingga kerap memicu anekdot di tengah masyarakat bahwa wajah ibu kota tak ubahnya seperti desa yang luas.
Menurut Azwari, kesan tersebut bukan lahir karena ketiadaan gedung-gedung pencakar langit, melainkan akibat belum optimalnya pembenahan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi perkotaan.
“Akses jalan utama yang masih diwarnai kerusakan, minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta tata drainase yang belum terintegrasi secara rapi membuat fungsi Blambangan Umpu sebagai pusat peradaban dan pelayanan publik terasa belum maksimal,” ujar Azwari.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa tidak adil jika menumpahkan seluruh tuduhan kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan semata. Ia mengakui secara objektif adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan pengetatan dana transfer ke daerah yang mempersempit ruang gerak APBD Way Kanan.
Namun, Azwari menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alibi atas stagnasi pembangunan. Menurutnya, impitan fiskal seharusnya memicu inovasi dan lompatan kreativitas tata kelola pemerintahan.
“Ketika dana terbatas, kemampuan menentukan skala prioritas serta keberanian mengeksekusi terobosan baru menjadi kunci utama,” tegasnya.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Azwari menyodorkan sejumlah langkah konkret. Pertama, Pemkab Way Kanan disarankan menerapkan strategi fokus pada koridor utama ibu kota. Alih-alih memaksakan pembangunan serentak yang berisiko setengah-setengah, anggaran yang ada sebaiknya dikonsentrasikan pada akses vital seperti jalur perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi Blambangan Umpu.
Kedua, ia mendorong pemerintah daerah untuk merangkul potensi sektor swasta secara terstruktur melalui pembentukan konsorsium penataan infrastruktur.
Menurutnya, perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan dapat diarahkan untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat sasaran, terutama untuk perawatan jalan strategis.
Selain itu, penataan kota juga tidak selalu harus menelan biaya fantastis. Azwari menilai sentuhan skala mikro seperti perapian markah jalan, instalasi LPJU berbasis tenaga surya, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga penyeragaman rambu penunjuk arah mampu memberikan perubahan visual yang signifikan dengan biaya terjangkau.
Terakhir, Azwari menekankan pentingnya penajaman diplomasi anggaran ke tingkat provinsi maupun pusat. Pengajuan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi perlu dikemas dengan basis data yang presisi serta argumentasi korelasi ekonomi yang kuat.
Ia menegaskan, pandangan kritis yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil agar Blambangan Umpu mampu berdiri tegak sebagai pusat pertumbuhan daerah yang membanggakan.
“Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang menentukan martabat suatu daerah. Dengan penajaman skala prioritas, keberanian berinovasi, serta kolaborasi lintas sektor yang erat, keterbatasan anggaran saat ini sejatinya dapat diubah menjadi pijakan kemajuan Way Kanan di masa depan,” pungkasnya. (MHB)